Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan kekurangan rumah di seluruh wilayah Indonesia saat ini menembus 15 juta unit dan setiap tahunnya kebutuhan tersebut akan bertambah 800.000 unit. Sedangkan Pasokan rumah dari pengembang rata-rata hanya 200.000 unit pertahunnya. (kompas,18/08/2014).

Presiden Direktur Perumnas (Persero), Himawan Arief Sugoto menjelaskan pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam perseroan dalam memenuhi perumahan rakyat di Indonesia. Harga lahan semakin hari semakin mahal sehingga itu berkorelasi dengan kenaikan biaya pada pembuatan perumahan rakyat. 

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Realestat Indonesia, selama ini masih banyak lahan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif, tetapi bisa di kelola untuk kepentingan publik. Selama ini pengunaan lahan terlantar milik negara dan BUMN tidak bisa di lakukan karena terganjal pertanggungjawaban aset. Padahal tanah terlantar milik pemerintah dan BUMN bisa di kelola untuk perumahan rakyat tanpa harus melepaskan aset. Pada lahan tersebut bisa di bangun sebuah perumahan atau rumah susun dengan sistem sewa. 

Dengan demikian kebutuhan rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah akan terpenuhi sedangkan pemerintah tidak kehilangan aset, sehingga peyelesaiaan masalah lahan bisa di atasi jika pemerintah dan BUMN mau bekerjasama untuk membangun perumahan rumah yang murah. Dari sini kita bisa melihat bahwa political will dari pemerintah tidak pernah memihak kepada rakyat kecil untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini karena pemerintah masih memandang hubungan mereka dengan rakyat harus di pandang layaknya bisnis jual beli yang harus menguntungkan pemerintah dan BUMN. 

Hal ini terbukti, BUMN seperti PERUMNAS yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah tidak berminat untuk kembali membangun rumah susun dengan sistem sewa murah bagi rakyat kecil, karena selama ini mereka mengalami kerugian 15 miliar pertahunnya untuk mensubsidi biaya pemeliharaan rumah susun sederhana (rusunawa). Pemerintah yang membawahi BUMN ini tidak serius untuk mengarahkan dan mendukung dari sisi admistratif dan finansial membangun rumah murah bagi 15 juta rakyat yang tidak mempunyai rumah tersebut.

Cara berfikir inilah yang kemudian bisa membuktikan bahwa sistem kapitalisme yang di adopsi oleh negara ini, alih-alih bisa memecahkan masalah perumahan rakyat ini, malah justru akan menambah masalah bagi rakyat, karena pemerintah hany akan berpihak pada pengusaha dan orang kaya yang bisa menguntungkan mereka. sedangkan rakyat cukuplah bagi mereka untuk bermimpi. 

Imaduddin Al Faruq 

Muslim Analyze